penyediaan statistik

BPS mempunyai tugas menyediakan data dan informasi
statistik yang berkualitas: lengkap, akurat, mutakhir,
berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data. Data
dan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya
perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan
pemantauan dan mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran
yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat, sehingga tujuan
pembangunan, diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,
dapat dicapai dengan efektif.
Visi dan misi Kementerian/Lembaga yang telah
diselaraskan dengan visi dan misi RPJMN 2010-2014. Rencana
Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Tahun 2010-2014
disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang
Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014, serta memperhatikan
masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Renstra BPS
Tahun 2010-2014 menjadi acuan bagi seluruh jajaran BPS dan para
pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara kegiatan statistik
dalam melaksanakan pembangunan nasional di bidang statistik selama
lima tahun ke depan. Renstra juga sebagai dasar bagi BPS dalam
melaksanakan kewajiban sebagai penyedia data dan informasi statistik.

rencana strategis Badan Pusat Statistik 2010-2014

Kata Pengantar

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan

arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan

kegiatan yang tepat. Salah satu kunci keberhasilan perencanaan

adalah tersedianya data dan statistik yang andal dan terpercaya. Data dan

statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi semua pihak dalam

memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan

mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat

dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS ) Tahun 2010-

2014 merupakan rencana pembangunan di bidang statistik selama lima

tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan

lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang,

tantangan, dan permasalahan BPS. Renstra dirumuskan untuk menjadi

pedoman dan arahan bagi seluruh jajaran BPS dan para pemangku

kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan

statistik yang telah ditetapkan.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah

berpartisipasi mewujudkan Renstra BPS Tahun 2010-2014 disampaikan

penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini

bemanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan untuk perkuatan

Sistem Statistik Nasional.

Jakarta, Februari 2010

Kepala Badan Pusat Statistik,

Dr. Rusman Heriawan

Click to access Renstra_BPS_2010-2014.pdf

ISI Dublin WSC Tentative Administrative Meetings Schedule

Monday 22 August Tuesday 23 August Wednesday 24 August* Thursday 25 August Friday 26 August
Chairs of ISI Programme Coordinating
Committees & Short Courses Committees &
Theme Day Committees for Dublin & Hong
Kong WSCs
– ISI Nominations Committee Meeting I
– ISI Executive Committee & Chairs of the
Special Interest Committees Meeting
– ISI Advisory Board on Professional Ethics
– IASS Joint Council Meeting
– IASC Committee on CS&KD
– BS Publications Committee
– ISI Short Courses Committees
for Dublin & Hong Kong WSCs
(all members)
– ISI Committee on the History
of Statistics
– ISBIS EC Meeting
– ISI Sports Statistics Committee
– ISI Awards Committee
– ISI Publications Committee
– ISI Astrostatistics Committee
– BS EC Meeting I
– IASE General Assembly
– IAOS Joint EC Meeting
ISI Executive Committee & Chairs of the
Operational Committees
– ISI Membership Elections Committee
– IAOS Programme Committee for Kiev
Conference 2012
– IASS EC Meeting
– TIES Board of Directors Meeting
– IASC European Regional Section Board
of Directors Meeting
– ISR Editorial Board Meeting
ISI Nominations Committee Meeting II
– ISI Committee for the Promotion of
Statistics in the Life Sciences
– ISI Outreach Committees
– SCORUS Meeting
– IASC General Assembly
– ISBIS Incoming Council Meeting
– ISLP Country Representatives Open
Meeting
08:30 – 10:45 Scientific Meetings Scientific Meetings Water Plenary Scientific Meetings Scientific Meetings
10:45 – 11:15
11:15 – 13:30 Scientific Meetings Scientific Meetings Water & Scientific Meetings Scientific Meetings Scientific Meetings
13:30 – 15:00
ISI Finance & Investments Committees Meeting
13:00-15:00
ISI Member Auditors
– ISI Committee on Women in Statistics:
Country Representatives
– IASS General Assembly
– BS European Regional Committee
– IASE EC Meeting I
– IASC Council Meeting
– Scientific Programme Committee for Hong
Kong WSC
ISI Astrostatistics Open
Meeting
– ISI Khawarezmi Committee on
Statistics of Arab Region
– ISI Committee on Statistics of
Travel & Tourism
– IASE ISLP Advisory Board
Meeting
– IAOS General Assembly
– ISBIS Council Meeting
– ISI & National Statistical
Societies Lunchtime Event (by
invite only)
ISI Latin American Outreach Committee Open
Meeting
– ISI Committee on Agricultural Statistics
– ISI Young Statisticians Ad Hoc Committee
– IASE ISLP Open Meeting
– ISBIS General Assembly & Open Meeting
– ISI Theme Day Committees for Dublin &
Hong Kong WSCs
– ISI Committee on Risk Analysis
– ISI East Asian Outreach Committee
– BS General Assembly
– IASS Incoming Council Meeting
– IASE EC Meeting II
– ISI & National Statistics Offices Lunchtime
Event (by invite only)
– ISI Incoming EC Meeting
– ISI Committee on Women In Statistics
– BS EC Meeting II
– IASE ICOTS Committee
– IASC Programme Committee for Hong
Kong WSC 2013
– TIES General Assembly
ISI & Sections’ Awards Ceremony
15:00-15:45
ISI President’s IPS Meeting
15:00-16:45
ISI General Assembly
15:45-18:00
Closing Ceremony
16:45-17:30
Mixer for Young Statisticians
Reception for ISI Elected Members
Women in Statistics Mixer
Last update: 23 May 2011
ISI EC Dinner ISI Council Reception Traditional Irish Night
Trinity College
* Water Theme Day
Registration
08:00 – 16:00
ISI Joint EC Meeting
09:00 – 12:00
ISI Joint EC Meeting
10:00 – 17:00
Opening Ceremony &
Welcome Reception
(from 16:30)
Saturday 20 August Sunday 21 August
Gala Dinner
(from 19:00)
Director-General’s
Evening VIP Dinner (by invite only)
ISI Dublin WSC Tentative Administrative Meetings Schedule
10:45 – 11:15 Tea / Coffee Break
07:00 – 08:30
15:00 – 17:15
ISI Joint Council Meeting
10:00 – 17:00
Scientific Meetings Scientific Meetings Water & Scientific Meetings
Friday 19 August

bagaimana menghitung garis kemiskinan?

Kemiskinan
i. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan
seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan
pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan
yang diukur dari garis kemiskinan. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung
Head Count Index (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah
Garis Kemiskinan.
ii. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang
terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis
Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan
dilakukan secara terpisah untuk setiap provinsi dan dibedakan menurut
daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang
memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis
Kemiskinan.
iii. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung kemiskinan adalah data
SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Panel kondisi bulan Maret. Sebagai
informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket
Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari
pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.

DENAH LOKASI UJIAN PMB STIS Tahap I Provinsi Maluku 2011

DENAH LOKASI UJIAN PMB STIS Tahap I Provinsi Maluku 2011

lokasi Ujian STIS Tahap I Sumatera Selatan | dua lokasi Ujian Tahap I STIS di SUMSEL

DENAH LOKASI UJIAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU STIS PROGRAM DIV TAHUN 2011
YAYASAN PERGURUAN NURUL IMAN
JL. MAYOR SALIM BATUBARA NO. 358 KEBON SEMAI SEKIP

DENAH LOKASI UJIAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU STIS PROGRAM DIV TAHUN 2011
YAYASAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH II
JL. JENDERAL SUDIRMAN KM. 3,5 PALEMBANG

Transportasi Nasional

Transportasi Nasional
Data transportasi diperoleh setiap bulan dari PT (Persero) Angkasa Pura I dan II,
Kantor Bandara yang dikelola Ditjen Perhubungan Udara, PT (Persero) KAI (Kantor
Pusat dan Divisi Jabodetabek), PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I s.d. IV, dan
Kantor Pelabuhan yang dikelola Ditjen Perhubungan Laut. Data yang disajikan
mencakup jumlah penumpang berangkat dan jumlah barang dimuat dalam negeri.
Khusus untuk transportasi udara disajikan jumlah penumpang berangkat baik
domestik maupun internasional.

perkembangan indeks harga konsumen/ inflasi bulan Mei sebesar 0,12 persen

Pada bulan Mei 2011 terjadi inflasi sebesar 0,12 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK)
sebesar 125,81. Dari 66 kota IHK, 51 kota mengalami inflasi dan 15 kota mengalami deflasi. Inflasi
tertinggi terjadi di Ambon 1,66 persen dengan IHK 128,84 dan terendah terjadi di Kediri, Denpasar dan
Mataram masing-masing 0,02 persen dengan IHK masing-masing 123,61; 127,30 dan 131,30. Sedangkan
deflasi tertinggi terjadi di Tarakan 1,14 persen dengan IHK 144,35 dan terendah terjadi di Bandar
Lampung 0,03 persen dengan IHK 136,82.
􀀻 Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada kelompok
makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,22 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan
bahan bakar 0,25 persen; kelompok sandang 0,64 persen; kelompok kesehatan 0,50 persen; kelompok
pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,03 persen dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan
0,14 persen. Sedangkan deflasi pada bulan ini disebabkan karena terjadinya penurunan indeks pada
kelompok bahan makanan 0,28 persen.
􀀻 Laju inflasi tahun kalender (Januari-Mei) 2011 sebesar 0,51 persen dan laju inflasi year on year (Mei 2011
terhadap Mei 2010) sebesar 5,98 persen.
􀀻 Komponen inti pada bulan Mei 2011 mengalami inflasi sebesar 0,27 persen, laju inflasi komponen
inti tahun kalender (Januari-Mei) 2011 sebesar 1,58 persen dan laju inflasi komponen inti year on year
(Mei 2011 terhadap Mei 2010) sebesar 4,64 persen.
No. 34/06/Th. XIV, 1 Juni 2011
PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KONSUMEN/INFLASI
MEI 2011 INFLASI 0,12 PERSEN
Perkembangan

STATISTICAL SYSTEM IN INDONESIA: CHALLENGES AND PROSPECTS

STATISTICAL SYSTEM IN INDONESIA:
CHALLENGES AND PROSPECTS
By Rusman Heriawan
Eleventh Meeting of the Heads of National Statistical Offices of
East Asian Countries, 6 – 8 November 2006, Tokyo, Japan

National Statistical System
(Law Number 16/1997 on Statistics)
􀂃 Indonesia is implementing a semi-centralized statistical
system. Statistical survey to some extent may be
conducted by various government and private research
agencies
􀂃 BPS Statistics Indonesia functioning as a leading agency
to coordinate and advise statistical-related activities
initiated by various agencies
􀂃 BPS is also responsible for developing and standardizing
socio-economic classifications, concepts and definitions,
and measurements to be used by related government
agencies
􀂃 To support BPS mission and responsibility, an advisory
board consisting of independent persons from universities,
NGOs, governments were chosen to work closely with BPS
in facing methodology, non-response problems and future
challenges.

NATIONAL STATISTICS SYSTEM
STATISTICS
INQUIRIES
RESOURCES,
METHOD,
INFRASTRUCTURE,
PLATFORM,
TECHNOLOGY,
AND LAW/ACT
STATISTICS
FORUM
SECTORAL
STATISTICS
BASIC
STATISTICS
SPECIAL
STATISTICS
GOVT.
INSTITUTIONS
BPS
COMMMUNITY
BPS
as
STATISTICAL
CLEARING
HOUSE
DATA
DATA
DATA
SYNOPSIS
SURVEY
COADPRO
OTHERS
SURVEY
COADPRO
OTHERS
CENCUS
SURVEY
COADPRO
OTHERS
Annex 1: SYSTEM CONSOLIDATION
CISS
(1) (2) (3)
(1)
(4)
(5)
REWARDS
NOTE:
CISS : Co-ordination, Integration, Synchronisation
and, Standardise
COADPRO : Compilation of Administration.s Products
(1) : BPS co-ordinates statistical activities
(2) : Govt. Institutions announce their statistical activities to BPS, then BPS
produces the recommendation
(3) : Govt. Institutions co-ordinate and cooperate with community
(4) : Govt. Institutions deliver their stat. Products to Stat. Clearing House
(5) : Community deliver their survey’s synopsis to Stat. Clearing House

Types of Statistics and Responsibility
A. Basic Statistics
General-purpose or basic statistics, the provision of which are
the responsibility of BPS, are those utilized for a broad range
of purposes, having cross-sectoral characteristics, aggregated at
national and macro level.
B. Sectoral Statistics
Sectoral statistics are statistics conducted and produced by
sectors including by-product of their administration, compiled
independently or in cooperation with BPS, to satisfy needs to
perform their duties.
C. Special Statistics
Specific statistics are those utilized to fulfill specific needs of
businesses, education, socio-culture, and community interests,
mainly conducted by private research agencies

BPS Statistics Indonesia
􀂃 BPS is a non-departemental government agency
under the directives of and responsible to the
President
􀂃 As the main component of the National Statistical
System, BPS plays a very important role in
statistical development
􀂃 BPS has 33 offices at provincial level, 440 offices
at regency/municipality level, and at least one
official at sub-district level, employing a total of 14
000 staffs all over Indonesia

BPS Vision and Mission
Vision : realizing reliable statistical data as national and subnational
information backbone.
Mission:
􀂃 To provide complete, accurate, and up-to date statistical
information,
􀂃 To coordinate, integrate, synchronize, and standardize
statistical activities to create qualified, effective, and
efficient National Statistical System,
􀂃 To improve human resources capability so that they
become professional, and capable of dealing with science
and information technology of the latest development.

Figure 2 Organizational Structure of BPS-Statistics Indonesia
Director General
Bureau
of Program
Management
Bureau of
Personnel and
Legal Affairs
Bureau
of Finance
Bureau
of General
Affairs
Principal Secretary
Deputy Director
General for Social
Statistics
Deputy Director
General for Methodology and Statistical Information
Deputy Director
General for National
Accounts and
Statistical Analysis
Deputy Director
General for
Economic Statistics
Directorate
of Statistical
Methodology
Directorate
of Statistical
Dissemination
Directorate
of Statistical
Information System
Directorate
of Population
Statistics
Directorate
of Social Welfare
Statistics
Directorate
of Social Resilience
Statistics
Directorate
of Agricultural
Statistics
Directorate
of Industrial
Statistics
Directorate
of Financial and
Price Statistics
Directorate
of Production
Accounts
Directorate
of Consumption
A t
Directorate
of Statistical
Analysis
Directorate
of Trade and
Services Statistics
Education and
Training Center
Institute of Statistics Inspectorate
BPS Regional
Statistics Offices

Head
of BPS Statistics
Province
Division
of
General
Affairs
Division of
Integrated Data
Processing
and Statistical
Figure 3 Organization Structure of Provincial Statistics Office
Sub-Division
Section Section
Division of
Distribution
Statistics
Section
Division of
Production
Statistics
Section
Division of
Social
Statistics
Section
Division of Regional
Accounts and Statistical
Analysis

BPS Strategic Planning
􀂃 Bottom up planning is considered to respond to
the data needs for regional planning and
decentralization process
􀂃 In practice, combination of bottom-up and topdown
approach is implemented
􀂃 Two Key Strategies:
o Optimize resources to meet an increasing demand of
statistical data
o Expand types of basic statistics demanded and increase
the quality of statistical data

BPS Strategic Planning to Meet The
Challenges (1)
􀂃 Improve working relations and open discourses
with international institutions by providing more up
to date and complete national data
􀂃 Strengthen networking with other government
agencies in producing consistent sectoral data
􀂃 Improve types and quality of socio-economic
indicators related to the issues of MDG, HDI,
Gender, etc. by providing data commitment

BPS Strategic Planning to Meet The
Challenges (2)
􀂃 Enhance the quality and objectivity of strategic
data to measure government performance:
inflation, economic growth, unemployment and
poverty by providing more accurate data
􀂃 Enlarge data provision to meet the small area
statistics in line with decentralization by
strengthening regional data
􀂃 Strengthen BPS capacity and capability to provide
micro data for direct program implementation by
providing operational data.

CONCLUSION
􀂃 Under the semi-centralized statistical system
implemented in Indonesia, BPS plays a very
important role in statistical development
􀂃 Recently, statistics is not just used as information
but also used as a measurement of success
(confirming and clarifying the right or wrong) of
government policies
􀂃 Increase of non-response rate in many surveys
due to the misconception of democratization and
freedom of speech influenced the quality and
availability of data needs.

indikator pendidikan

Rujukan Indikator: jumlah penduduk 5-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan sebagainya.

Indikator Input: Rasio Murid-Guru, Rasio Murid-Kelas, Angka Shift, jarak Rumah-Sekolah, rata-rata biaya sekolah, dan sebagainya.

Indikator Proses: APK, APM, dan APS, dan sebagainya.

Indikator Output

AMH dewasa, rata-rata lama sekolah, angka putus sekolah, angka melanjutkan, tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Indikator Dampak

Kualitas tenaga kerja, penambahan sarana pendidikan.